Pada 27 Januari 2020, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Prof. Yasonna Laoly, Ph.D memberikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta dengan tema “Peran Gereja dalam Penerapan Hak Asasi Manusia.” Dalam acara yang dikelola oleh Pusat Kajian Teologi Publik STFT Jakarta ini, Yasonna mengatakan,
“Kehadiran Gereja bisa ikut bersama-sama memberikan solusi yang konstruktif. Pemerintahan Jokowi baik periode pertama maupun kedua sangat terbuka soal ini.”
Secara khusus, dia menjawab pertanyaan mengenai peran gereja di Tanah Papua dan mengatakan, “Saya memberikan catatan soal Papua karena saya mau gereja berperan dalam melihat persoalan di sana dan ikut bersama Pemerintah.” Menurutnya gereja akan menjadi mitra yang kuat untuk bersama pemerintah berdialog dengan masyarakat, mendengarkan keinginan, dan mencari solusi atas berbagai masalah yang masih muncul sampai saat ini.
Pada dasarnya, gereja memang sudah lama terlibat dalam mengatasi masalah-masalah sosial dalam masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Yasonna menambahkan bahwa dalam bidang-bidang itu, gereja perlu terus bersinergi untuk “mencari solusi-solusi kreatif atas masalah masyarakat.”
Di hadapan 300 peserta kuliah umum yang memenuhi Aula lt. 1 STFT Jakarta, Yasonna menyampaikan bahwa sekarang pemerintah sedang menyiapkan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi di masa lalu. “Kami sekarang sedang mencari pendekatan non-pro iustitia untuk masalah tersebut, karena sulit sekali mencari bukti pelanggaran atau membawa semua pihak ke pengadilan karena peristiwa-peristiwa tersebut sudah lama terjadi.” Moderator acara, Pdt. Binsar J. Pakpahan, Ph.D., yang juga menjadi penggagas Pusat Kajian Teologi Publik menyatakan bahwa gereja bisa dilibatkan dalam melihat pesan pengampunan dan rekonsiliasi karena itu merupakan ranah teologi. Ketua STFT Jakarta, Pdt. Septemmy Lakawa, Th.D menyampaikan beberapa pesan mengenai RUU PKS yang sudah lama dinanti pengesahannya, juga perlindungan terhadap korban.
Acara ditutup dengan tanya jawab dan wawancara pers.
